DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI Banten

Dialog Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Rangka Uji Publik Hasil Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Pariwisata Ke Provinsi Banten

29 Oktober 2024 oleh Humas DPD RI

Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI mengadakan dialog komunikasi mengenai uji publik atas draft hasil pemantauan dan evaluasi DPD RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Pariwisata, pada Rabu (18 September 2024).

Pertemuan ini bertempat di Universitas Pelita Harapan dan turut mengundang beberapa akademisi sebagai narasumber yang memberikan pandangan serta saran terkait dengan Kepariwisataan.

Prof. Dr. Diena Mutiara Lemy:

  1. Infrastruktur dan SDM: Penting untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas SDM demi pelayanan dan pengalaman wisata yang lebih baik.

  2. Pelestarian Budaya: Pelestarian dan pengembangan budaya lokal menjadikan pengalaman wisatawan lebih autentik.

  3. Keberlanjutan Lingkungan: Mendorong tanggung jawab lingkungan dalam pembangunan dan aktivitas pariwisata.

  4. Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan.

  5. Edukasi Masyarakat: Memperkuat pemahaman tentang pariwisata berkelanjutan agar masyarakat berkontribusi dalam pelestarian.

Dr. Dwi Putra Nugraha:

  1. Evaluasi Regulasi: Perlu evaluasi regulasi pariwisata untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan digitalisasi.

  2. Sinkronisasi Ripparnas dan Ripparda: Evaluasi simultan terhadap kedua dokumen untuk keselarasan.

  3. Keselarasan Perda: Perda pariwisata harus disinkronkan dengan perda tata ruang untuk kepastian hukum.

  4. Adaptasi Kebijakan: Kebijakan pembangunan pariwisata harus adaptif terhadap perkembangan industri global.

  5. Sinkronisasi Regulasi: Diperlukan sinkronisasi antara regulasi pariwisata dan tata ruang.

  6. Perubahan UU: Perubahan UU 10/2009 diperlukan untuk mengikuti perkembangan industri pariwisata dan digitalisasi.

  7. Perizinan: Ada kendala dalam perizinan usaha pariwisata terkait kontrol dan kejelasan pajak daerah.

Dr. Ima Mayasari:

Integrasi Kebijakan: Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan pariwisata secara menyeluruh dengan kolaborasi efektif dan adaptasi terhadap perubahan global untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan kompetitif.